Rabu, 28 Oktober 2009

Sulteng Menoleh Desa

Jakarta - Pembangunan di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 2010 akan diarahkan ke pedesaan karena sebagian besar masyarakat miskin di provinsi itu berada di desa.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, Fachrudin D Yambas mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berkisar 500 ribu jiwa dari 2,3 juta penduduk Sulteng.

“Salah satu prioritas pembangunan Sulteng adalah pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program pengembangan wilayah pedesaan,” kata Fachrudin.

Data yang diperoleh menyebutkan pada 2007 penduduk miskin di Sulteng masih mencapai 557,4 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 32,7 ribu jiwa 2008. “Sebagian besar penduduk miskin berada di desa,” kata Fachrudin.

Dia mengatakan pada 2010, sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng akan dialokasikan untuk pembangunan desa. Dalam perencanaannya, setiap desa diupayakan mendapat alokasi dana sebesar Rp250 juta.

Namun, tidak semua desa mendapat anggaran tersebut karena setiap kabupaten hanya mendapat jatah 10 desa. “Ini akan menjadi proyek percontohan 2010. Setiap kabupaten sebanyak 10 desa,” katanya.

Dana untuk pembangunan desa tersebut akan digunakan untuk penguatan ekonomi di pedesaan khususnya pada sektor produksi pertanian, sekaligus mewujudkan program revitalisasi pertanian.

Dia mengakui pembangunan pedesaan termasuk masalah yang kompleks terutama terkait dengan sumber daya manusia. Karena itu kemungkinan setiap desa akan didampingi seorang sarjana pendamping.

Saat ini, katanya, sudah ada titik-titik yang akan menjadi fokus pembangunan.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Banggai akan dikembangkan peternakan, pertanian, industri skal rumah tangga, hortikultura dan hutan produksi. Sedangkan di Kabupaten Parigi Moutong akan dikembangkan budidaya jagung, ikan, bawang merah dan pelestarian adat daerah.

“Tapi akan dilihat potensi yang ada di desa bersangkutan. Dananya akan diarahkan untuk pembangunan sesuai kebutuhan di desa itu,” katanya.

Fachrudin menjelaskan pembukaan akses perekonomian masyarakat perdesaan dilakukan untuk mencegah urbanisasi yang selama ini sudah menjadi fenomena pada masyarakat Indonesia. Jika ekonomi suatu desa membaik, urbanisasi dapat ditekan.

Menurut dia, pemerintah Provinsi Sulteng akan berupaya menekan angka kemiskinan di Sulteng hingga 12 persen pada 2011. (*an/ham)

Sumber: http://matanews.com