Wonosobo - ketua tim pengelola kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Pekon Balak, Wonosobo, Tanggamus, diduga menggelapkan dana pembangunan jembatan gantung sebesar Rp221.369.000.
Diketahui, sesuai usulan, dana PNPMMP tersebut akan digunakan untuk membangun jembatan gantung yang menghubungkan sejumlah dusun di Pekon Balak. Karena dananya digelapkan Bys, pembangunan jembatan gantung tersebut tak selesai dikerjakan.
Akibat perbuatannya, warga berencana menempuh jalur hukum. "Kami berencana melaporkan yang bersangkutan, bila jembatan gantung ini tidak segera dikerjakan," kata Rasyid, tokoh masyarakat Pekon Balak kepada Lampung Post, Selasa (16-2).
Dugaan penggelapan dana PNPM Pekon Balak mulai terkuak dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Nomor 700/KPG/LHP/II/19/2009, tanggal 2 Juni 2009. Di mana proyek pembangunan jembatan gantung tersebut baru mencapai 30% atau senilai Rp66.410.700. TPK telah mencairkan dana sebesar Rp221.369.000.
Sedangkan limit waktu pengerjaan sampai pada Desember 2009. Tetapi, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dikerjakan. "Ini masuk dalam pelanggaran pidana," kata Bunyamin, warga lainnya.
Mulai Dikerjakan
Setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari sejumlah pihak, akhirnya TPK mulai melakukan pembangunan, meski baru pada membangun fondasi jembatan. Ironisnya, kegiatannya kembali terhenti karena alasan dana sudah habis.
Mengetahui hal itu, warga mendesak pihak terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Bys untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Dugaan penggelapan dana PNPM MP oleh Bys dikuatkan oleh Budi Leksono, penanggung jawab Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPMMP Kecamatan Wonosobo.
Kepada Lampung Post baru-baru ini, Bys selaku ketua TPK Pekon Balak telah beberapa kali dipanggil, bahkan Camat Wonosobo Khairudin Usman telah memintanya menyelesaikan pembangunan jembatan gantung tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanggamus juga telah melayangkan surat peringatan.
"Tapi, Ketua TPK Pekon Balak tetap membandel, dan tidak melanjutkan pembangunan jembatan sebagai tanggung jawabnya. Kami tidak tahu permasalahannya apa, karena kegiatan di lapangan itu menjadi tanggung jawab TPK bersama fasilisator teknis," kata Budi.
Dengan ditelantarkannya pembangunan jembatan gantung tersebut, warga kesulitan untuk berhubungan dengan dusun induk dan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Selama ini, dusun itu terisolasi akibat berada di seberang sungai yang membelah dusun tersebut dengan dusun lainnya, hingga sulit untuk dilalui kendaraan. Saat kini untuk menyeberangi sungai yang memiliki arus cukup deras itu, warga membuat jembatan terbuat dari bambu. Jembatan itu sangat membahayakan bagi warga, terutama siswa sekolah setiap kali mneyeberangi jembatan itu menuju sekolah mereka.
"Kami minta Pemkab Tanggamus segera merealisasikan pembangunan jembatan gantung. Sebab jika mengharapkan dari dana PNPM sudah tidak mungkin lagi karena uangnya sudah habis ditilap pengurus TPK," kata Ibrahim, warga lainnya. n UTI/D-1
Sumber: http://www.lampungpost.com
Diketahui, sesuai usulan, dana PNPMMP tersebut akan digunakan untuk membangun jembatan gantung yang menghubungkan sejumlah dusun di Pekon Balak. Karena dananya digelapkan Bys, pembangunan jembatan gantung tersebut tak selesai dikerjakan.
Akibat perbuatannya, warga berencana menempuh jalur hukum. "Kami berencana melaporkan yang bersangkutan, bila jembatan gantung ini tidak segera dikerjakan," kata Rasyid, tokoh masyarakat Pekon Balak kepada Lampung Post, Selasa (16-2).
Dugaan penggelapan dana PNPM Pekon Balak mulai terkuak dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Nomor 700/KPG/LHP/II/19/2009, tanggal 2 Juni 2009. Di mana proyek pembangunan jembatan gantung tersebut baru mencapai 30% atau senilai Rp66.410.700. TPK telah mencairkan dana sebesar Rp221.369.000.
Sedangkan limit waktu pengerjaan sampai pada Desember 2009. Tetapi, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dikerjakan. "Ini masuk dalam pelanggaran pidana," kata Bunyamin, warga lainnya.
Mulai Dikerjakan
Setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari sejumlah pihak, akhirnya TPK mulai melakukan pembangunan, meski baru pada membangun fondasi jembatan. Ironisnya, kegiatannya kembali terhenti karena alasan dana sudah habis.
Mengetahui hal itu, warga mendesak pihak terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Bys untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Dugaan penggelapan dana PNPM MP oleh Bys dikuatkan oleh Budi Leksono, penanggung jawab Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPMMP Kecamatan Wonosobo.
Kepada Lampung Post baru-baru ini, Bys selaku ketua TPK Pekon Balak telah beberapa kali dipanggil, bahkan Camat Wonosobo Khairudin Usman telah memintanya menyelesaikan pembangunan jembatan gantung tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanggamus juga telah melayangkan surat peringatan.
"Tapi, Ketua TPK Pekon Balak tetap membandel, dan tidak melanjutkan pembangunan jembatan sebagai tanggung jawabnya. Kami tidak tahu permasalahannya apa, karena kegiatan di lapangan itu menjadi tanggung jawab TPK bersama fasilisator teknis," kata Budi.
Dengan ditelantarkannya pembangunan jembatan gantung tersebut, warga kesulitan untuk berhubungan dengan dusun induk dan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Selama ini, dusun itu terisolasi akibat berada di seberang sungai yang membelah dusun tersebut dengan dusun lainnya, hingga sulit untuk dilalui kendaraan. Saat kini untuk menyeberangi sungai yang memiliki arus cukup deras itu, warga membuat jembatan terbuat dari bambu. Jembatan itu sangat membahayakan bagi warga, terutama siswa sekolah setiap kali mneyeberangi jembatan itu menuju sekolah mereka.
"Kami minta Pemkab Tanggamus segera merealisasikan pembangunan jembatan gantung. Sebab jika mengharapkan dari dana PNPM sudah tidak mungkin lagi karena uangnya sudah habis ditilap pengurus TPK," kata Ibrahim, warga lainnya. n UTI/D-1
Sumber: http://www.lampungpost.com
