Solo, CyberNews. Bahasa Melayu tidak bisa dipaksakan menjadi bahasa resmi Negara-negara di ASEAN. Para pakar bahasa dari berbagai Negara anggotanya, sepakat tidak lagi membahas masalah itu, karena kendalanya sangat banyak.
"Sebenarnya keinginan itu sudah mencuat lama, sekitar tahun 1982 ketika terbentuk Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia (Mabbim). Tapi mempertimbangkan berbagai hal, disepakati ha itu tidak dipaksakan," kata DR Sugiono, Kepala Pusat Bahasa.
Berbicara dalam pertemuan dan seminar Mabbin di UNS, dia mengatakan Bahasa melayu yang memiliki penutur terbesar di wilayah Asia Tenggara, justru sudah mulai banyak ditinggalkan.
"Tinggal Indonesia saja yang masih bertahan, bersama Malaysia dan Brunei, itupun menjadi bahasa kedua. Hal yang sama terjadi di Singapura. Untuk Thaliand, malah tinggal di wilayah selatan saja, demikian pula Filipina," ujarnya.
Karena itulah sangat sulit seandainya memaksakan Bahasa melayu menjadi bahasa resmi tingkat Asean sekalipun, atau bahkan menjadi Bahasa Internasional. Persyaratannya jauh lebih sulit.
Pembentukan Karakter
Kendati demikian, Sugiono menambahkan, di Asean para ahli bahasa sepakat mencoba mengadopsi istilah-istilah asing yang digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, untuk dicarikan padanan katanya dalam bahasa melayu. "Tentu juga padanan kata yang disepakati oleh Negara masing-masing," lanjutnya.
Sementara itu tentang pembinaan bahasa, dia menjelaskan, sesuai UU 24/2009, pembinaan bahasa Indonesia menjadi tugas resmi pemerintah pusat. Adapun pemda membina dan melestarikan bahasa daerah.
"Jadi sudah ada pilahnya, sebagai salah satu upaya pembentukan karakter bangsa. Justru karakter kedaerahan itu dibentuk bersamaan dengan upaya pembinaan dan pelestarian bahasa daerah setempat,’’ terangnya.
Adapun soal bahasa hibrida, bahasa campur campur yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, pihaknya mendorong ahli bahasa mengadakan penelitian, sejauh mana menjadi efektif dalam menyumbang pembangunan bidang bahasa.
Sumber : http://suaramerdeka.com
"Sebenarnya keinginan itu sudah mencuat lama, sekitar tahun 1982 ketika terbentuk Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia (Mabbim). Tapi mempertimbangkan berbagai hal, disepakati ha itu tidak dipaksakan," kata DR Sugiono, Kepala Pusat Bahasa.
Berbicara dalam pertemuan dan seminar Mabbin di UNS, dia mengatakan Bahasa melayu yang memiliki penutur terbesar di wilayah Asia Tenggara, justru sudah mulai banyak ditinggalkan.
"Tinggal Indonesia saja yang masih bertahan, bersama Malaysia dan Brunei, itupun menjadi bahasa kedua. Hal yang sama terjadi di Singapura. Untuk Thaliand, malah tinggal di wilayah selatan saja, demikian pula Filipina," ujarnya.
Karena itulah sangat sulit seandainya memaksakan Bahasa melayu menjadi bahasa resmi tingkat Asean sekalipun, atau bahkan menjadi Bahasa Internasional. Persyaratannya jauh lebih sulit.
Pembentukan Karakter
Kendati demikian, Sugiono menambahkan, di Asean para ahli bahasa sepakat mencoba mengadopsi istilah-istilah asing yang digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, untuk dicarikan padanan katanya dalam bahasa melayu. "Tentu juga padanan kata yang disepakati oleh Negara masing-masing," lanjutnya.
Sementara itu tentang pembinaan bahasa, dia menjelaskan, sesuai UU 24/2009, pembinaan bahasa Indonesia menjadi tugas resmi pemerintah pusat. Adapun pemda membina dan melestarikan bahasa daerah.
"Jadi sudah ada pilahnya, sebagai salah satu upaya pembentukan karakter bangsa. Justru karakter kedaerahan itu dibentuk bersamaan dengan upaya pembinaan dan pelestarian bahasa daerah setempat,’’ terangnya.
Adapun soal bahasa hibrida, bahasa campur campur yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, pihaknya mendorong ahli bahasa mengadakan penelitian, sejauh mana menjadi efektif dalam menyumbang pembangunan bidang bahasa.
Sumber : http://suaramerdeka.com
