PONTIANAK. Makalah berjudul ‘Sekilas Melayu, Asal Usul dan Sejarahnya’ karangan Walikota Singkawang, Dr Hasan Karman SH MH, dibahas menyeluruh dalam seminar di Rektorat Untan, Rabu (21/7). Isi makalah itu tak sepantasnya dipersoalkan lagi.
“Saya saja masih keturunan bajak laut. Tapi itu dulu. Untuk apa kita yang mempersoalkan lagi,” ujar DR Muhlis Paeni, staff ahli Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata saat menjadi pembicara dalam seminar tersebut.
Makalah yang ditulis Hasan Karman (HK) tersebut memang menjadi polemik selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya polemik terjadi karena ada pihak yang tidak terima dengan sepenggal kalimat dalam makalah itu yang mengidentikkan Melayu masa lalu dengan keberadaan perompak. Namun dalam seminar kemarin, makalah HK itu dinilai wajar dan mengandung kebenaran.
“Jika bangsa Indonesia dan kerajaan Melayu yang diperspektifkan sebagai perompak, tentu saja benar jika dilihat dari dimensi sejarahnya. Namun hal tersebut bukan dijadikan sebagai hal yang memalukan karena memang zaman dahulu banyak perompak,” ujar Muhlis.
Selain Muhlis, acara yang dihadiri unsur Muspida di Kalbar itu juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Dekan Fisipol UGM, DR Pratikno, serta HK selaku pembuat makalah yang mengambil referensi dari buku karangan Yuan Bingling berjudul Chinese Democracies; A Study Of The Kongsis Of West Borneo (1776-1884).
Dalam seminar kemarin, HK menjelaskan makalah setebal 7 lembar yang dibuatnya tidak ada unsur yang menyinggung. “Saya menulis makalah ini semata-mata untuk menyampaikan pesan bahwa semua suku yang ada di Kalbar merupakan satu kesatuan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, HK juga menyampaikan permintaan maafnya kepada beberapa pihak yang merasa tersinggung. Permintaan maaf itu ditujukan terhadap efek dari makalah yang dibuat. “Saya yang menjadi orang yang paling goblok jika saya menghina suku yang masih satu kesatuan dari Kalbar,” ujarnya.
Menurutnya, makalah yang dibuatnya bahkan timbul setelah dua tahun kemudian. “Sudah tidak ada lagi dalam laptop saya, syukur saya ada fotokopiannya. Hingga kini pun saya masih berpikir dimana letak kesalahan tersebut,” tukasnya.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. “Seminar ini diharapkan bisa menjadi penguatan permohonan maaf di Sambas beberapa waktu lalu,” ujar Erwin.
Erwin menegaskan, makalah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama maupun etnis. Makalah itu hanya menyangkut keterusikan warga. “Ke depan kita harapkan ada hubungan baik antara sesama,” ujar Erwin. (bdu)
Sumber :/ http://www.equator-news.com
“Saya saja masih keturunan bajak laut. Tapi itu dulu. Untuk apa kita yang mempersoalkan lagi,” ujar DR Muhlis Paeni, staff ahli Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata saat menjadi pembicara dalam seminar tersebut.
Makalah yang ditulis Hasan Karman (HK) tersebut memang menjadi polemik selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya polemik terjadi karena ada pihak yang tidak terima dengan sepenggal kalimat dalam makalah itu yang mengidentikkan Melayu masa lalu dengan keberadaan perompak. Namun dalam seminar kemarin, makalah HK itu dinilai wajar dan mengandung kebenaran.
“Jika bangsa Indonesia dan kerajaan Melayu yang diperspektifkan sebagai perompak, tentu saja benar jika dilihat dari dimensi sejarahnya. Namun hal tersebut bukan dijadikan sebagai hal yang memalukan karena memang zaman dahulu banyak perompak,” ujar Muhlis.
Selain Muhlis, acara yang dihadiri unsur Muspida di Kalbar itu juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Dekan Fisipol UGM, DR Pratikno, serta HK selaku pembuat makalah yang mengambil referensi dari buku karangan Yuan Bingling berjudul Chinese Democracies; A Study Of The Kongsis Of West Borneo (1776-1884).
Dalam seminar kemarin, HK menjelaskan makalah setebal 7 lembar yang dibuatnya tidak ada unsur yang menyinggung. “Saya menulis makalah ini semata-mata untuk menyampaikan pesan bahwa semua suku yang ada di Kalbar merupakan satu kesatuan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, HK juga menyampaikan permintaan maafnya kepada beberapa pihak yang merasa tersinggung. Permintaan maaf itu ditujukan terhadap efek dari makalah yang dibuat. “Saya yang menjadi orang yang paling goblok jika saya menghina suku yang masih satu kesatuan dari Kalbar,” ujarnya.
Menurutnya, makalah yang dibuatnya bahkan timbul setelah dua tahun kemudian. “Sudah tidak ada lagi dalam laptop saya, syukur saya ada fotokopiannya. Hingga kini pun saya masih berpikir dimana letak kesalahan tersebut,” tukasnya.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. “Seminar ini diharapkan bisa menjadi penguatan permohonan maaf di Sambas beberapa waktu lalu,” ujar Erwin.
Erwin menegaskan, makalah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama maupun etnis. Makalah itu hanya menyangkut keterusikan warga. “Ke depan kita harapkan ada hubungan baik antara sesama,” ujar Erwin. (bdu)
Sumber :/ http://www.equator-news.com
