Batam - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Aida Ismeth dan Idris Zaini menolak dengan tegas wilayah Kepri dijadikan kawasan latihan perang. Menurut mereka, Defence Coorperation Agreement (DCA) atau perjanjian kerja sama pertahanan akan mengganggu Kepri sebagai daerah kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zones (SEZ).
Lebih lanjut dijelaskan, Batam dan Kabupaten Natuna merupakan kawasan pusat logistik bagi dunia pelayaran. Hal ini menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kenapa saat ini pemerintah pusat justru sangat kontraproduktif dengan kebijakan yang mereka buat sebelumnya.
Dalam surat yang diterima Batam Pos, kemarin (19/6), Aida dan Idris Zaini mengatakan, bahwa Natuna sejak dulu dikenal dengan wilayah yang sangat strategis dengan kekayaan alamnya. “Seharusnya pemerintah memberikan iklim investasi yang kondusif,” jelas Aida.
Menurut dua politikus dari Kepri itu, DPR jangan meratifikasi DCA terkait dengan perjanjian latihan perang. DPD asal Kepri juga meminta pemerintah pusat segera melakukan revisi atas isi perjanjian pertahanan tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah daerah.
Sumber : www.batampos.co.id
Lebih lanjut dijelaskan, Batam dan Kabupaten Natuna merupakan kawasan pusat logistik bagi dunia pelayaran. Hal ini menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kenapa saat ini pemerintah pusat justru sangat kontraproduktif dengan kebijakan yang mereka buat sebelumnya.
Dalam surat yang diterima Batam Pos, kemarin (19/6), Aida dan Idris Zaini mengatakan, bahwa Natuna sejak dulu dikenal dengan wilayah yang sangat strategis dengan kekayaan alamnya. “Seharusnya pemerintah memberikan iklim investasi yang kondusif,” jelas Aida.
Menurut dua politikus dari Kepri itu, DPR jangan meratifikasi DCA terkait dengan perjanjian latihan perang. DPD asal Kepri juga meminta pemerintah pusat segera melakukan revisi atas isi perjanjian pertahanan tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah daerah.
Sumber : www.batampos.co.id
